panitia  
  sambutan  
  kegiatan pameran  
  denah & peserta  
  artikel  
  pendukung  
  terima kasih  
     
     
   
   
   
   
   
   
 
     
  ARTIKEL  
  Kebijakan Pemerintah Mengenai Perbukuan  
  Kaitannya dengan Pendidikan Murah untuk Rakyat  
     
 

Salah satu misi pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing tinggi, dan berwawasan luas. Untuk melaksanakan misi ini, antara lain perlu tersedianya buku-buku pendidikan yang bermutu, baik dari segi materi, penyajian, keterbacaan, maupun dari segi fisik buku.
Setelah upaya ketersediaan buku tersebut terpenuhi, hal penting yang harus dilakukan adalah membina masyarakat berbudaya baca, yaitu masyarakat cerdas, terampil dan bermoral. Masyarakat cerdas, terampil dan bermoral, berarti masyarakat yang luas wawasannya, tahu mulai dari soal yang ada dalam dirinya sampai apa yang ada di sekitarnya, tahu soal mengapa sesuatu terjadi dan bagaimana semestinya, serta tahu hak dan kewajibannya. Masyarakat cerdas berarti masyarakat yang memiliki sikap kritis karena memiliki wawasan luas, keterampilan (skill) untuk bekerja sehingga dapat mandiri, sikap dan moralnya semakin saleh dan santun. Hal ini dapat terwujud melalui proses pendidikan, baik secara langsung (oleh guru, orang tua dan sebagainya) maupun secara tidak langsung melalui berbagai media termasuk bahan bacaan. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya baca adalah tuntutan, agar masyarakat Indonesia cerdas, kritis dan mampu bersaing di era global. Membaca merupakan komunikasi searah yang memerlukan intelegensi yang tinggi. Agar membaca disukai dan tak memusingkan/menguras energi, penerbit perlu penyajian bahan bacaan yang sesuai selera pembacanya dan bermutu.


Program-Program
Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicapai pada tahun 2020, yaitu “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai Wahana Menuju Pada Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka”. Sejalan dengan visi tersebut, terutama untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka perlu ditempuh dengan berbagai program strategis. Salah satu program Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah melaksanakan pengadaan buku-buku pendidikan, tabloid remaja, dan majalah anak-anak. Departemen Pendidikan Nasional, menyediakan buku pelajaran untuk pendidikan dasar (SD, SMP sederajat) yang mulai tahun anggaran 2006, disalurkan melalui program Bantuan Operasional Buku (BOS buku) dengan tujuan membantu masyarakat meringankan biaya pendidikan.
Sesuai Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Program Pesta buku Jogja 2007 yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DIY, adalah salah satu bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, dengan menjual buku-buku harga murah.
Program peningkatan mutu buku: penetapan standarisasi dan pengendalian mutu buku pendidikan menjadi kewenangan pusat, maka pusat perbukuan perlu menyiapkan program peningkatan mutu buku pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pelaksanaan pengadaan buku pendidikan dilaksanakan oleh daerah masing-masing melalui proses dekonsentrasi di daerah otonom. Hal ini bertujuan meningkatkan mutu buku pendidikan melalui penetapan standarisasi mutu, mengendalikan mutu melalui penilaian, menigkatkan SDM melalui pendidikan dan latihan, sehinga tersedia buku-buku yang berkualitas.
Program pengembangan perbukuan, antara lain: 1) Penyusunan peta konsep, untuk membantu para penulis dan penilai dalam meningkatkan mutu buku pelajaran sebagai acuan sehingga buku yang dihasilkan berkualitas dan tepat sasaran. 2) Penetapan standar mutu buku, dalam hal ini ditetapkan criteria-kriteria teknis yang harus dimiliki sebuah buku pelajaran. 3) Penyusunan model buku pelajaran, materi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi siswa. 4) Penilaian buku, untuk memperoleh informasi kualitas buku pelajaran yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat pengguna dapat menyeleksi buku sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. 5) Peningkatan SDM perbukuan, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. SDM yang tangguh akan mendukung peningkatan produk dan kualitas perbukuan. 6) Pegadaan buku sumber, untuk melengkapi bahan bacaan bagi siswa dan sebagai upaya meningkatkan cinta buku pada siswa melalui penyediaan buku-buku sesuai kebutuhan siswa. 7) Promosi minat baca, untuk meningkatkan/mempro-mosikan minat baca khususnya di kalangan sekolah.


Anggaran
Dana untuk pengadaan buku pendidikan dialoka-sikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY, APBD Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Depdiknas melalui dana dekonsentrasi.


Pajak Buku
Dalam usaha memajukan pendidikan dan kecerdasan bangsa, diperlukan langkah-langkah nyata, di antaranya menyediakan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat. Untuk itu, pemerintah memberikan keringanan yaitu Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku tersebut.
Hal tersebut diatur antara lain dalam Keppres Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 4 Januari 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pemerintah Atas Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 tanggal 30 Maret 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 353/KMK.03/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Buku-buku dimaksud adalah:
1. Buku-buku pelajaran umum yaitu, buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Luar Biasa, Perguruan Tinggi/Universitas, termasuk Sekolah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Keagamaan, mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi yang mendukung kurikulum sekolah yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah: a. buku hiburan, b. buku roman populer, c. buku sulap, d. buku iklan, e. buku promosi suatu usaha, f. buku katalog di luar keperluan pendidikan, g. buku karikatur, h. buku horoskop, i. buku horor, j. buku komik, k. buku reproduksi lukisan.
3. Buku-buku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum apabila buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

 
     
 
Perbukuan
Trend Buku 2007
Banjir Buku
Buku Genit
 
 
 
 
Drs. SUGITO, M.Si

 

Penulis adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY

 

 

     
     
 
  www.digiartdesign-jogja.com